Tangani Kemiskinan Ekstrim di NTT, Dinsos Tanggung Rp 200 Ribu per Kepala Keluarga


Jumat, 5 November 2021 14:16
POS-KUPANG.COM | KUPANG-Pemerintah pusat menyampaikan setidaknya ada lima kabupaten sebagai prioritas yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim. Pemerintah menyampaikan itu sewaktu Wakil Presiden, Ma’ruf Amin kunker ke NTT beberapa waktu lalu.

Menanggapi itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) NTT, Jamal Ahmad, mengaku, pihaknya menyiapkan sedikitnya Rp 200 ribu yang diberikan bagi tiap kepala keluarga (KK). Alokasi ini diberikan bersumber dari pemprov NTT.

Ia menyampaikan, program ini penyaluran uang tunai ini seharusnya sudah dimulai pada bulan Oktober lalu, namun karena aspek pendataan maka proses ini belum direalisasikan.

“Kami akan rapat dengan pak gubernur untuk finalisasi data bagi lima kabupaten itu untuk disampaikan ke Mendagri,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah pusat menunjukan komitmennya membantu wilayah timur Indonesia untuk menekan angka kemiskinan ekstrim. Provinsi NTT, salah satu daerah yang menjadi prioritas dalam rencana ini.

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin, mengatakan, dengan penyampaian program pemerintah pusat terkait dengan penanggulangan kemiskinan ekstrim diharapkan bisa menurunkan angka kemiskinan sebesar 8 persen hingga 2024.

“Saya sering ibaratkan, ketika orang menggaruk maka kita harus mencari yang gatal itu dimana, itu yang kita garuk. Jangan sampai kita garuk ditempat yang justru tidak gatal,” kata wapres di Kupang, usai menggelar rapat bersama gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat dalam penanggulangan kemiskinan ekstrim, Minggu 17 Oktober 2021.

Masukan dari bupati dan gubernur, menurut wapres sangat penting untuk dilakukan sinkornisasi, koordinasi dan intergrasi dalam program.

Kunjungan ini, baginya bukan hanya menyampaikan program pemerintah pusat tetapi juga mendengar masukan dari pemerintah daerah terkait penanggulangan kemiskinan ekstrim di wilayah Indonesia timur khususnya.

Dengan penyampaian program ini diharapkan juga angka kemiskinan dan stunting bisa di Indonesia dan NTT bisa turun, khusus bagi lima daerah di NTT.

Target pemerintah bisa menurunkan angka kemisikinan hingga 8 persen. Untuk itu, penyampaian program ini sekaligus menyambung program-program pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan di NTT.

Di NTT, kata wapres, program pemerintah harus disesuaikan dengan kondisi dan tantangan yang ada di wilayah ini. Dengan masukan yang ada, pemerintah akan menyesuaikan program dengan kondisi NTT. (*)

Sumber : Pos Kupang 21 November 2021

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *