TATAP MUKA NON ASN LINGKUP DINAS SOSIAL PROVINSI NTT

Kupang, 22 Maret 2022, Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur – Drs. Jamalludin Ahmad, MM didampingi oleh Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur – Bonifatius Habrianto, S.Sos dan Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum – Sarlin S. Foekh, S.Sos melaksanakan Tatap Muka Bersama Tenaga Non ASN Lingkup Dinas Sosial Provinsi NTT (Dinas, UPTD Rehabilitasi Sosial dan Tuna Netra Di Kupang dan UPTD Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di KUpang), bertempat di Aula Dinas Sosial Provinsi NTT, Jalan Rambutan No. 9 Kelurahan Oepura – Kec. Maulafa – Kota Kupang).

Kegiatan tersebut merupakan kegiatan perdana tatap muka Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT Bersama Tenaga Non ASN di tahun 2022. Dalam tatap muka tersebut, Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT kembali menegaskan kepada semua tenaga Non ASN Lingkup Dinas Sosial Provinsi NTT beberapa hal penting sebagai berikut :

  1. Non PNS diharuskan lebih disiplin diri dalam mengikuti aktivitas di kantor mulai dari mengikuti apel pagi hingga selesai jam kantor dan bertanggungjawab atas uraian tugas yang diberikan oleh atasan masing-masing.
  2. Non PNS dituntut untuk memiliki etika dalam lingkup tempat kerja, misalkan etika dalam bertegur sapa tanpa membedakan suku, agama, asal usul, bahkan hubungan kedekatan.
  3. Non PNS juga dihimbau agar dalam era digital dan serba media sosial, sesorang cukup dinilai hanya dengan melihat jejak sosialnya saja, sehingga setiap Non ASN lebih bijak dalam menggunakan media sosial.
  4. Beliau juga menegaskan bagi tenaga Non ASN dalam tatap muka untuk “Tidak diperbolehkan hamil diluar nikah, apalagi kumpul kebo kemudian hamil”. Jika ada yang demikian maka jangan sungkan untuk segera melapor ke pimpinan untuk dapat dilakukan urusan selanjutnya.

Sementara itu Sekretaris Dinas Sosial Provinsi NTT merangkum beberapa penegasan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT menjadi satu kalimat untuk terus dicamkan oleh setiap tenaga NON ASN, yakni “Biasakan hal yang benar, jangan benarkan hal yang biasa”. Beliau pun menghimbau agar tetap menerapkan motto Dinas Sosial Provinsi NTT dalam bekerja yaitu “Tat Wam Asih” yang artinya Aku adalah engkau, Engkau adalah aku.

Sebagai penutup, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mengharapkan agar Non ASN dapat menjalankan hak dan kewajiban secara bersamaan, sebagai contoh beliau meminta agar Non ASN yang terlalu sering ijin untuk dikurangi, sebagai bentuk kewajiban setelah menerima Surat Keputusan Pengankatan Tenaga Honorer oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Turut hadir dalam tatap muka tersebut Non ASN dari Dinas Sosial sebanyak 21 orang, Non ASN dari UPTD Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Budi Agung Kupang sebanyak 15 orang dan Non ASN dari UPTD Rehabilitasi Sosial dan Tuna Netra Hitbia Kupang sebanyak 19 orang.

DWP Kemensos Salurkan Bansos di NTT

LABUAN BAJO (27 November 2020) – Kementerian Sosial RI menyalurkan berbagai bantuan sosial, sekaligus mempercepat penanganan dampak pandemi COVID-19 di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Kami hadir spesial karena membawa banyak bantuan sosial sebagai wujud negara hadir di tengah warga dan bagi yang terdampak pandemi COVID-19,” ujar Penasihat Dharma Wanita Persatuan Kemensos, Grace Batubara saat menyerahkan secara simbolis bantuan di Kantor Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Jumat (27/11/2020).

Penyerahan berbagai bansos, berupa Bantuan Keserasian Sosial senilai Rp 300 juta kepada 2 Ketua Forum; Bantuan Kearifan Lokal senilai Rp 50 juta kepada 1 kelompok sanggar; Bantuan Masker dan Sanitizer kepada para penerima manfaat.

Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 70 KPM; Bantuan Sosial Tunai (BST) Kementerian Sosial RI melalui PT. Pos Indonesia; Bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni 54 paket, serta 100 Paket sembako bagi warga untuk Komunitas Adat Terpencil.

Bansos berupa 2.059 paket sembako melalui Pusat Pastoral Caritas Ruteng untuk warga di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat untuk Penanganan COVID-19.

Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial memberikan bantuan, 20 bahan pengasuhan anak senilai Rp 10 juta; alat bantu untuk penyandang disabilitas dan alat edukasi.

Selain itu, ada 20 bantuan alat sekolah @Rp 500 ribu, total Rp 10 juta; bantuan untuk 151 Korban Penyalahgunaan NAPZA melalui 2 LKS di Provinsi NTT senilai Rp 498 juta kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT.

“Berbagai bansos tersebut, diharapkan meningkatkan kesejahteraan warga dan meringankan beban bagi warga terdampak langsung pandemi COVID-19. Juga, kita berdoa agar pandemi COVID-19 segera berakhir dan kehidupan seperti sedia kala,” harap Grace.

Wakil Ketua Oase Kabinet Indonesia Maju itu, mengajak segenap warga menjalani kehidupan dengan disiplin dan menerapkan protokol kesehatan (prokes) dengan 3 M.

“Bapak dan ibu sekalian, agar hidup kita tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan pakai sabun di air mengalir, serta menjaga jarak,” imbuh Grace.

Kegiatan dilanjutkan dengan menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) oleh PT Pos Indonesia dengan mendatangi 3 rumah warga Penerima Manfaat (PM) dari BST.

Lalu, menuju Desa Wisata Liang Ndara,Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat menghadiri acara Pagelaran oleh Sanggar Budaya Desa Liang Ndara dan meninjau pembuatan aneka kerajinan lokal.

Hadir di acara tersebut, Direktur PSKBS, Sunarti; Direktur BSDS, Hotman; Pengurus dan anggota DWP Kemensos; Plh Sekda Kabupaten Manggarai Barat, Ismail Surdi; Kadinsos Provinsi NTT, Jamaludin Ahmad.

Vice Presiden Bank Mandiri, Puri Ranti; Pimpinan Cabang BRI Ruteng, Dandy Wardana; Ketua Satgas BST Nasional PT Pos Indonesia sekaligus Vice Presiden Penyalur Dana Fronting PT Pos Indonesia, Haris.

Oleh Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Sosial RI

Tangani Kemiskinan Ekstrim di NTT, Dinsos Tanggung Rp 200 Ribu per Kepala Keluarga


Jumat, 5 November 2021 14:16
POS-KUPANG.COM | KUPANG-Pemerintah pusat menyampaikan setidaknya ada lima kabupaten sebagai prioritas yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim. Pemerintah menyampaikan itu sewaktu Wakil Presiden, Ma’ruf Amin kunker ke NTT beberapa waktu lalu.

Menanggapi itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) NTT, Jamal Ahmad, mengaku, pihaknya menyiapkan sedikitnya Rp 200 ribu yang diberikan bagi tiap kepala keluarga (KK). Alokasi ini diberikan bersumber dari pemprov NTT.

Ia menyampaikan, program ini penyaluran uang tunai ini seharusnya sudah dimulai pada bulan Oktober lalu, namun karena aspek pendataan maka proses ini belum direalisasikan.

“Kami akan rapat dengan pak gubernur untuk finalisasi data bagi lima kabupaten itu untuk disampaikan ke Mendagri,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah pusat menunjukan komitmennya membantu wilayah timur Indonesia untuk menekan angka kemiskinan ekstrim. Provinsi NTT, salah satu daerah yang menjadi prioritas dalam rencana ini.

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin, mengatakan, dengan penyampaian program pemerintah pusat terkait dengan penanggulangan kemiskinan ekstrim diharapkan bisa menurunkan angka kemiskinan sebesar 8 persen hingga 2024.

“Saya sering ibaratkan, ketika orang menggaruk maka kita harus mencari yang gatal itu dimana, itu yang kita garuk. Jangan sampai kita garuk ditempat yang justru tidak gatal,” kata wapres di Kupang, usai menggelar rapat bersama gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat dalam penanggulangan kemiskinan ekstrim, Minggu 17 Oktober 2021.

Masukan dari bupati dan gubernur, menurut wapres sangat penting untuk dilakukan sinkornisasi, koordinasi dan intergrasi dalam program.

Kunjungan ini, baginya bukan hanya menyampaikan program pemerintah pusat tetapi juga mendengar masukan dari pemerintah daerah terkait penanggulangan kemiskinan ekstrim di wilayah Indonesia timur khususnya.

Dengan penyampaian program ini diharapkan juga angka kemiskinan dan stunting bisa di Indonesia dan NTT bisa turun, khusus bagi lima daerah di NTT.

Target pemerintah bisa menurunkan angka kemisikinan hingga 8 persen. Untuk itu, penyampaian program ini sekaligus menyambung program-program pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan di NTT.

Di NTT, kata wapres, program pemerintah harus disesuaikan dengan kondisi dan tantangan yang ada di wilayah ini. Dengan masukan yang ada, pemerintah akan menyesuaikan program dengan kondisi NTT. (*)

Sumber : Pos Kupang 21 November 2021

Gandeng PT Pos Indonesia, Kemensos Percepat Salur BPNT secara Tunai

JAKARTA (20 FEBRUARI 2022) – Pemerintah melalui Kementerian Sosial terus mendorong percepatan pencairan bantuan sosial (bansos). Salah satu langkah penting dalam upaya percepatan adalah penyaluran bansos Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako secara tunai.

Untuk mendukung keperluan tersebut, Kemensos akan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia sebagai instansi penyalur.

“Kami sudah memutuskan untuk menyalurkan BPNT/Kartu Sembako secara tunai dengan melibatkan PT Pos Indonesia,” kata Mensos di Jakarta (20/02).

Mekanisme pencairan bantuan oleh PT Pos Indonesia tidak melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sehingga diharapkan bisa meningkatkan kecepatan dalam penyaluran.

Tahun Anggaran 2021, pagu bansos Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Kemensos sebesar Rp102.517.951.650.000. Sebesar 2,1% dari pagu tersebut, masih membutuhkan penyaluran pada tahun 2022.

Proses penyaluran secara tunai untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT/Kartu Sembako terus dimatangkan. Nantinya mereka dapat menerima bantuan untuk tiga bulan dalam sekali pencairan.

“KPM bisa mencairkan bantuan sekaligus untuk tiga bulan,” kata Mensos.

Keputusan untuk menyalurkan BPNT/Kartu Sembako secara tunai, merupakan hasil evaluasi dari penyaluran di sejumlah tempat. Di antara informasi yang didapat adalah KPM menerima bantuan dalam bentuk paket. Yang semestinya KPM bisa bebas menentukan jenis barang yang dibeli sesuai dengan kebutuhan. Di sejumlah lokasi juga diketahui kualitas barangnya di bawah standard.

Sebelumnya pada kesempatan mengecek pencairan bansos di sejumlah daerah, Mensos sudah menekankan bahwa BPNT bisa diambil manfaatnya dalam bentuk tunai dengan nilai sebesar Rp 200 ribu per bulan.

Mensos mengutip Perpres No. 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

“Di Perpres nomor 63 tahun 2017 penerima bantuan tidak harus menerima dalam bentuk barang. Kalau mau ngambil uangnya dari ATM atau dari bank boleh. Jadi di Perpres itu indikasinya bisa uang tunai,” kata Mensos Risma beberapa waktu yang lalu.

Dengan adanya kepastian pencairan bantuan secara tunai diharapkan dapat dapat semakin mendekatkan KPM terhadap barang yang dibutuhkan.

Untuk meningkatkan akurasi salur bansos Mensos terus melakukan pembaruan data. “Saya menandatangani SK setiap bulan. Jadi setiap bulan dilakukan pembaruan data. Karena data kependudukan kan selalu dinamis. Begitu saya sahkan, sebentar kemudian ada yang meninggal ada yang pindah dan sebagainya,” katanya

Oleh karena itu, Mensos meminta pemerintah daerah secara terus menerus melakukan pembaruan data penduduk dana menyingkronkannya dengan data Kementerian Dalam Negeri.

Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Sosial RI