A. LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah kewajibab semua instnasi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam mengelola sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis (strategic plan). Komitmen menyelenggarakan akuntabilitas kinerja yang baik diawali dengan tersedianya perencanaan kinerja sebagai tahapan penting dalam melaksanakan rencana strategis, yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi dalam mencapai kinerja yang diinginkan.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan dan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 yang mencerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun dan disampaikan dengan maksud untuk memberikan informasi
tentang capaian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Stratejik Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Gubernur, DPRD dan semua stackholders Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah telibat baik secara langsung maupun tidak

langsung dalam proses pelaksanaan program kerja selama tahun 2021. Selain itu laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi untuk memberikan umpan balik kepada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kerja Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021

C.GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI SAMPAI DENGAN TAHUN 2021

Berdasarkan Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur maka tugas pokok Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah membantu Gubernur melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang kesejahteraan sosial. Sedangkan untuk dapat melakukan tugas pokoknya, Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial.
4. Pembinaan unit pelaksana teknis.
5. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.