Kesejahteraan Sosial Anak

Visi

Terwujudnya manusia terdidik, berkepribadian matang dan luhur, berdedikasi serta mempunyai ketrampilan dan bakat yang dapat menopang hidupnya.

Misi

• Mengembangkan Prakarsa dan peran aktif keluarga dan Masyarakat dalam proses pelayanan anak melalui kegiatan system panti.

• Memelihara dan memperkuat stabilitas sosial dan integritas sosial melalui pembinaan semagat kesetiakawanan soasial dan kemitraan.

• Mencegah dan mengendalikan, serta mengatasi permasalahan sosial yang dihadapi anak asuh yang tidak diharapkan dari proses krisis sosial ekonomi, arus informasi, dan globalisasi.

• Mengatasi kesenjagan sosial, Pendidikan kepada keluarga dan Masyarakat rentang.

• Memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak telantar tanpa membedakan suku, agama dan ras.

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 3134);

2. Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4235);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Menteri Sosial RI nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional pengasuhan Anak untuk LKSA;

6. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak;

7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 36 Tahun 2008 tentang pembentukkan Unit Pelaksana Teknis dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

9. Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 11/ Tahun 2014 tentang Pedoman Operasional Pengasuhan Anak di Unit Pelaksana Teknis (UPT) LKSA – PSAA Kementerian Sosial RI;

10. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Tahun Anggaran 2019 Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.