Akselerasi Transformasi Pelayanan Sosial: Dinas Sosial Provinsi NTT Gelar Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Berbasis Manajemen Talenta

KUPANG — Dalam upaya merespons kompleksitas isu-isu kesejahteraan sosial yang kian dinamis, Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) secara resmi menggelar kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) bertajuk "Penguatan Kompetensi ASN dalam Mendukung Transformasi Pelayanan Sosial". Kegiatan yang berlangsung selama lima hari kerja (9–15 Oktober 2026) ini dilaksanakan secara hybrid (luring dan daring) dengan melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Sosial Provinsi NTT hingga Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Inisiatif pengembangan kapasitas ini dirancang untuk menjawab berbagai tantangan strategis di wilayah NTT, mencakup penanganan kemiskinan ekstrem, pemutakhiran tata kelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSEN), peningkatan kualitas rehabilitasi sosial berbasis Standar Pelayanan Minimal (SPM), kesiapsiagaan mitigasi bencana, hingga pelindungan terpadu bagi pekerja migran korban kekerasan.

Plt. Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT, Henderina Sintiche Laiskodat, SP, M.Si, dalam pidato pembukaannya menekankan bahwa pengembangan kompetensi merupakan imperatif yuridis dan hak konstitusional setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Melalui skema PKS berdurasi 29 Jam Pelajaran (JP) ini, sebanyak 283 ASN—terdiri dari 132 PNS, 18 CPNS, dan 133 PPPK—didorong untuk memenuhi serta melampaui standar pemenuhan hak belajar tahunan secara sistematis.

"Pelatihan Kantor Sendiri ini diproyeksikan bukan semata-mata sebagai agenda formalitas birokrasi, melainkan instrumen evaluasi terukur. Seluruh indikator pembelajaran—mulai dari pre-test, post-test, hingga keaktifan peserta—akan terekam secara digital dan terintegrasi langsung ke dalam Sistem Manajemen Talenta ASN," ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa hal tersebut menjadi fondasi berbasis data (data-driven) bagi pemetaan potensi, artikulasi karier, serta promosi pegawai di masa depan.

Guna memperkuat fondasi etis dan operasional pelayanan publik, Henderina turut menginternalisasikan nilai-nilai budaya kerja EMPATI sebagai aksentuasi utama dalam transformasi pelayanan sosial di NTT:

• Equalitas (Equity): Menjamin keadilan distributif serta pelayanan non-diskriminatif bagi seluruh lapisan masyarakat.

• Majemuk (Plurality): Memahami dan menghormati keberagaman sosio-kultural masyarakat penerima manfaat.

• Profesional (Professionalism): Menjunjung tinggi kepatuhan regulatif, standar operasional, dan kode etik profesi.

• Adaptif (Adaptability): Responsif terhadap akselerasi digitalisasi dan dinamika perubahan ekosistem sosial.

• Transparan (Transparency): Mewujudkan tata kelola kinerja yang terbuka, terukur, dan akuntabel.

• Inovatif (Innovation): Mengembangkan kontribusi gagasan serta pemecahan masalah (problem solving) yang efektif demi kemudahan publik.

Pelaksanaan PKS ini menghadirkan 9 orang narasumber dan fasilitator lintas bidang teknis serta kepemimpinan UPTD. Kurikulum dirancang berorientasi pada hasil (outcome-based learning), di mana setiap sesi interaktif diakhiri dengan perumusan dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) oleh masing-masing unit kerja. Dokumen RTL tersebut menjadi instrumen evaluasi pascapelatihan (post-training action plan) yang siap diimplementasikan secara konkret guna mengakselerasi pembenahan dan peningkatan mutu pelayanan sosial di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

"Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan kelancaran bagi kita semua dalam mengabdi bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur," pungkasnya sekaligus menyatakan kegiatan PKS secara resmi dibuka.